Ternyata Peraturan Hukum Wakaf di Indonesia Memiliki Sejarah Panjang

0
2

Sebelum penjajah datang, pengaturan wakaf di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Mazhab Syafi’i. Selain itu pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah dengan tidak mengurangi syariat Islam. Saat itu wakaf belum dikelola dengan baik dan hanya terbatas pada bidang agama dan sosial. Saat Belanda memerintah, dibuatlah beberapa pengaturan wakaf yang intinya berisi bahwa pembangunan tempat ibadah dibolehkan asalkan untuk kepentingan umum. Selain itu segala jenis wakaf harus dilaporkan kepada bupati sebagai bentuk administrasi.

Peraturan tersebut rupanya terus bertahan hingga era kemerdekaan. Belum ada kerangka hukum jelas yang mengatur tentang wakaf. Sejak dibentuknya Kementerian Agama di tahun 1946, tanah wakaf menjadi kewenangan Kemenag bagian Ibadah Sosial. Eksistensi wakaf semakin kokoh dengan diterbitkannya UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria disusul oleh PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya dibentuk beberapa peraturan untuk mengawal pelaksanaan wakaf. Sampai tahun 1989 wakaf di Indonesia masih didominasi untuk tempat ibadah seperti masjid, pesantren, dan mushola. Menyadari bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dikelola secara produktif akhirnya dibentuklah UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan masih menjadi landasan hukum wakaf hingga kini.